cover
Contact Name
Heri Firmansyah
Contact Email
herifirmansyah@uinsu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaltaqnin@uinsu.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum
ISSN : -     EISSN : 2685399X     DOI : -
Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum menerbitkan artikel dalam bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum. Terbit dua kali satu tahun, edisi Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2021): Januari-Juni 2021" : 6 Documents clear
Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif M Taufiq; Muhammad Ilham
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 3, No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v3i01.9514

Abstract

Artikel ini merupakan analisis buku yang ditulis Khaled M. Abou el-Fadl berjudul Speaking in God’s Name: Islamic law, Authority and Women, yang mencoba memaparkan pemikiran Khaled M. Abou El Fadl yang mengusung teori otoritas dengan menggunakan pendekatan hermeneutika sebagai pisau analisis dalam menyikapi persoalan hukum Islam yang berkembang selama ini yang masih dianggap diskriminatif, dalam istilah Khaled M. Abou El Fadl disebut sebagai otoritarianisme interpretasi. Hermeneutika yang Khaled M. Abou El Fadl kembangkan berorientasi pada otoritas penafsiran sebuah teks dengan menegosiasikan teks, pengarang dan pembaca dengan memperhatikan tiga hal, yaitu; kompetensi (autentisitas), penetapan makna, dan perwakilan. Tiga pokok persoalan inilah menurut Khaled M. Abou El Fadl, memainkan peranan penting dalam membentuk pemegang otoritas dalam dikursus keislaman. This article is an analysis of the book written by Khaled M. Abou el-Fadl entitled Speaking in God's Name: Islamic law, Authority and Women, which tries to explain the thoughts of Khaled M. Abou El Fadl who carries the theory of authority by using a hermeneutic approach as an analytical knife in addressing The problems of Islamic law that have developed so far are still considered discriminatory, in Khaled M. Abou El Fadl's terms referred to as interpretation authoritarianism. The hermeneutics that Khaled M. Abou El Fadl developed is oriented towards the authority of the interpretation of a text by negotiating the text, the author and the reader by paying attention to three things, namely; competence (authenticity), determination of meaning, and representation. According to Khaled M. Abou El Fadl, these three main issues play an important role in shaping the authority holders in Islamic discourse.
ANALISIS KONVERSI AKAD MUDHARABAH KEPADA AKAD QARDHU Zulfahmi Zulfahmi
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 3, No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v3i01.9248

Abstract

Konversi akad dalam lembaga keuangan syariah sering dilakukan, berbagai hal yang menyebabkan konvesi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang memiliki masalah keuangan yang tanpa disengaja. konversi akad mudharabah kepada akad qardh merupakan proses perubahan akad mudharabah menjadi akad qardh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum konversi akad mudharabah menjadi akad qardhu yang banyak terjadi di hampir setiap lembaga keuangan syariah, penelitian ini juga bertujuan untuk memaparkan landasan hukum yang membenarkan praktik tersebut dilakukan. Metode yang dilakukan adalah deskriptif analitik, menjelaskan dengan analisa yang diperoleh dari literatur-literatur ilmiah penelitian terdahulu yang diperoleh. Hasilnya adalah konversi akad mudhrabah boleh berdasarkan hukum Islam karena Islam sangat menganjurkan tolong menolong sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Dalam hukum positif juga membolehkan dimana konversi merupaka suatu solusi untuk menyelamatkan lembaga keuangan dan juga nasabah dari macetnya pembiayaan dikarenakan beberapa faktor yang tidak disengaja. diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan penataan ulang dengan mengkonversikan pembiayaan seperti konversi akad mudharabah kepada akad qardh.
PENYELESAIAN KEWARISAN DZAWIL ARHAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Abdur Rahim
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 3, No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v3i01.9515

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang persoalan hukum waris terkait status dan kedudukan dzawil arham disaat pembagian harta warisan di Indonesia. Penenlitian ini disajikan dalam bentuk kualitatif. Penelitian ini menggunakan hukum Islam (kewarisan hukum Islam) sebagai alat analisis dalam menganalisa data penelitian. Pada akhirnya penelitian ini berkesimpulan Putusan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK dan Putusan Nomor: 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby, menjadi fakta hukum bahwa hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persoalan dzawil arham menetapkan putusan sesuai dengan pendapat Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khathab dan Ibnu Mas'ud.Tidak ditemukan penjelasan tentang status, kedudukan dan penyelesaian dzawil arham secara utuh dalam hukum normative yurisdis (Kompilasi Hukum Islam), sehingga hal ini memberi peluang terjadinya perbedaan pendapat dan putusan hakim dalam persoalan dzawil arham, sehingga penting kiranya memberikan lampiran sebagai penjelasan tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam guna menjadi pedoman hukum dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut tentang dzawil arham.
BEDAH MAYAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH armaya azmi
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 3, No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v3i01.8461

Abstract

Corpse Surgery is a contemporary study in Islamic jurisprudence. There is no clear evidence from the Qur'an and Sunnah regarding the law of post mortem or autopsy. However, Islamic law must be responsive to the development of increasingly advanced and dynamic science. This study aims to explore Islamic law related to post mortem. In addition to using a normative approach from a fiqh point of view with various arguments presented by the scholars, the author also uses the Maqashid Al-Sharia approach with consideration of benefit as a knife of analysis in research. In the framework of Al-Syatibi, there are five objectives to lowering the Shari'a: 1. Hifz Al-Din  2. Hifz al-Nafs 3 Hifz Al-Nasl  4. Hifz al-Mal , 5. Hifz al-'Aql
APRESIASI DOSEN PRODI SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN-SU MEDAN TERHADAP IMPLEMENTASI ETIKA POLITIK ISLAM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018 Syofiaty Lubis; Syafruddin Syam
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 3, No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v3i01.9536

Abstract

The simultaneous regional head elections held in 2018 were one of the largest elections that took place in Indonesia, one of which was in North Sumatra. Its implementation is certainly full of interests for the elected regional head candidates and therefore sometimes they ignore ethics in the process. Practical necessity gives the impression on politics that achieving a goal must justify all means. In Islam, political ethics must be built as a guide for leaders in order to be more sensitive to the needs and benefits of the people. The establishment of good political ethics will give the impression that the authorities uphold the values of justice. In this study, the main focus is to know the appreciation of lecturers in the Siyasah study program at the Faculty of Sharia and Law at UIN North Sumatra Medan for the implementation of Islamic political ethics which took place in the 2018 North Sumatra gubernatorial election.
STATUS HUKUM PERNIKAHAN MUSLIM PASCA PERPINDAHAN KEYAKINAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Muhazir Muhazir
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 3, No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v3i01.8870

Abstract

Marriage in Indonesia requires the same belief as regulated in the Marriage Law and KHI, this provision is the same as what is regulated in fiqh munakahat. However, sometimes differences in belief occur when the marriage has taken place, this is due to one party changing religions, of course this affects the status of the marriage. The Marriage Law does not regulate the marital status when one party changes religions. However, in Islam the majority of scholars declare to break up marriage. This becomes a problem when faced with social reality. This paper is a literature review with the main data, namely the Marriage Law, KHI and Fiqh munakahat, the approach used is maslahah. The results show that marital status when viewed from the aspect of wasting, the marriage breaks, several empirical studies have shown that marriages based on different beliefs mostly end in disputes and divorce. It's just that the breakup of marriage when you see the divorce system in Indonesia through the Religious Court does not break automatically.

Page 1 of 1 | Total Record : 6